 |
| RAKOR: Gubernur Kalsel Sahbirin Noor - Foto Dok |
HABARDIGITAL.COM, BANJARBARU – Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor atau biasa disapa Paman Birin melalui Plt.Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, drh. Suparmi, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023 bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual di Ruanh Comment Centre kantor Gubernur Kalsel Banjarbaru, Rabu (27/12/2023) pagi.
Rakor Pengendalian Inflasi Daerah tersebut, dipimpin langsung Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mewakili Mendagri Tito Karnavian di ruang Sasana Bakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta Pusat.
BACA JUGA: Didukung Bank Kalsel, Pekan Raya Tabalong 2023 Sukses Digelar
Sebagaimana sering disampaikan Paman Birin, semua stakeholder harus bergerak langsung dalam upaya pengendalian inflasi di Banua.
Paman Birin pun menyebut pengendalian inflasi pangan menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas harga secara keseluruhan. Khususnya beras yang memang menjadi komoditas penyumbang inflasi terbesar. Disamping juga berbagai komoditi pangan lainnya yang harus selalu dikendalikan harganya.
Untuk itu, Paman Birin meminta ketersediaan bahan pangan dan cadangan pangan yang ada di daerah harus segera disalurkan kepada masyarakat dalam rangka mencegah inflasi.
“Setidaknya ada tiga hal penting yang harus kita lakukan. Pertama, integritas data stok dan neraca pangan daerah untuk mengecek ketersediaan pangan kita. Satgas pangan dan TPID Daerah harus bergerak cepat mengantisipasi inflasi,” tuturnya
Paman Birin pun bersyukur, sejauh ini Kalsel terus melakukan pengendalian inflasi dengan berbagai upaya. Mulai pasar murah serta berbagai kegiatan pemberian bantuan kepada masyarakat.
Sementara itu, dalam Rakor inflasi yang diselenggarakan pada setiap minggu ini juga membahas monitoring terhadap harga-harga pokok, kerjasama erat dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta upaya penguatan stabilitas harga.
“Terkait dengan bahan-bahan pokok tertentu yang naik, saya minta untuk fokus di situ saja. Jadi kita tidak melebar tidak terlalu lama dan teman-teman kepala daerah juga bisa fokus terhadap beberapa item itu saja,” ujar Tomsi.
Untuk itu, Tomsi mengingatkan kepada kepala daerah agar waspada terhadap tren inflasi yang terus meningkat di bulan Desember. Lebih-lebih kenaikan harga beberapa komoditas menjelang Natal dan Tahun Baru diantaranya tarif angkutan udara, telur ayam ras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah dan daging ayam ras.
“Berdasarkan perkembangan inflasi secara historis dan pantauan IPH hingga Minggu ke-3 Desember, bawang merah, cabai merah, cabai rawit dan telur ayam ras berpotensi mengalami inflasi pada Desember,” ujarnya.
BACA JUGA: Pemain Naturalisasi Jay Idzes Jalani Pengambilan Sumpah sebagai WNI
Sementara itu, Direktur Statistik Harga BPS RI, Windhiarso Putranto mengungkapkan, dalam 5 tahun terakhir BPS mencatat selalu terjadi inflasi di bulan Desember. Dimana inflasi bulan Desember ini selalu lebih tinggi dari inflasi bulan November.
“BPS mencatat sampai dengan minggu ketiga di bulan Desember terdapat beberapa komoditas yang menyumbang inflasi. Pertama adalah komoditas cabai merah dan cabai rawit, komoditas ini selalu menyumbang nflasi di bulan Desember pada 3 tahun terakhir di bulan Desember,” ujarnya
Berdasarkan data SP2KP-pencatatan tanggal 18-22 Desember 2023, secara nasional jumlah kabupaten/ kota yang mengalami kenaikan IPH turun sebesar tujuh persen poin. Disampaikan dari 60,77% kabupaten/kota di Pulau Sumatera yang mengalami kenaikan IPH, kenaikan harga tertinggi terjadi di Banyu Asin dengan nilai IPH 4,56%. Sementara itu, dari 86,52% kabupaten/kota di Pulau Jawa yang mengalami kenaikan IPH, kenaikan harga tertinggi terjadi di Malang dengan nilai 3,22%. Sedangkan dari 77,11% kabupaten/kota di Pulau Luar Pulau Jawa dan Sumatera yang mengalami kenaikan IPH, kenaikan harga tertinggi terjadi di Minahasa Selatan dengan nilai IPH 9,59%.
Turut hadir secara virtual dari tempat masing-masing diantaranya Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik Windhiarso Putranto, Kasatgas Pangan Polri Whisnu Hermawan Februanto, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Nyoto Suwigno, Kepala Divisi Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Perum BULOG Cahyaningtiyas Rispinatri, serta beberapa kepala daerah se Indonesia. (wsk/ak)
