ILUSTRASI: Pajak kendaraan bermotor yang pajakanya mati terancam tidak bisa dapatan BBM subsidi - Foto Net |
HABARDIGITAL.COM, JAKARTA - Motor dan mobil yang belum memperpanjang STNK terancam tidak bisa isi BBM subsidi.
Kendaraan mati pajak tidak bisa isi Pertalite atau Bio Solar sedang dikaji pertamina untuk diblokir lewat MyPertamina.
Selama ini kendaraan yang mati pajak seperti motor, mobil dan truk masih beroperasi menggunakan BBM subsidi dari SPBU.Padahal kendaraan tersebut bisa melakukan pembelian menggunakan aplikasi MyPertamina.
Sampai sekarang kendaraan tersebut masih bebas mengisi BBM bersubsdi di SPBU dengan MyPertamina.
Akibatnya terjadi kelangkaan BBM di daerah tertentu, sementara pemasukan negara tidak ada penambahan.
BACA JUGA: BPJS Kesehatan Lakukan Transformasi Mutu Pelayanan
Pemakai BBM subsidi namun tidak bayar pajak kendaraan tidak ada sumbangsih buat negara.
Ke depan sedang dikaji oleh Pertamina pembelian BBM subsidi dengan aplikasi MyPertamina dengan melihat apakah kendaraan tersebut sudah bayar pajak.
Senior Manager Kantor Marketing Operation Region II PT Pertamina Persero, Awan Raharjo mengatakan, pihaknya akan mengkaji ulang penyaluran BBM bersubsidi melalui MyPertamina.
"Pertamina tidak mungkin bisa mendistribusikan ke semua daerah jika bukan dibantu oleh pemerintah daerah, maka kami pun akan mengusahakan untuk mendukung Pemprov Babel," ujar Awan lebih lanjut.
Peryataan Awan tersebut menanggapi Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Suganda Pandapotan Pasaribu.
Menurut Suganda tercatat sedikitnya ada 14.000 kendaraan yang mati pajak namun masih bisa isi BBM subsidi.
"Kami mengajak melalui aplikasi MyPertamina untuk pemblokiran setidaknya 4.000 dari 14.000 kendaraan bermotor di Babel yang pajak kendaraannya mati," kata Suganda saat pertemuan dengan manajemen PT Pertamina Plaju, Jumat (20/10/2023).
Suganda menuturkan, ketersedian BBM menjadi perhatian khusus karena berkaitan dengan inflasi yang terjadi di Bangka Belitung.
Sebagai daerah kepulauan, kelangkaan dan keterlambatan pasokan BBM akan berdampak langsung pada perekonomian masyarakat.
"Inflasi kami bahkan bisa dipengaruhi cuaca, kelangkaan bahan bakar pokok. Ini juga menjadi hal yang kita pikirkan," ujar Suganda.
BACA JUGA: OJK Regional 9 Kalimantan Dukung Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
Ia menilai, aplikasi MyPertamina yang masih bisa dipindah tangankan, sehingga belum efektif dalam mencegah pengeritan (pembelian BBM berulang).
"Solar subsidi maupun Pertalite mengalami kebocoran. Pertamina harus mencari solusi untuk mendeteksi kebocoran, sehingga tidak perlu menambah kuota BBM," beber Suganda.
Di sisi lain, sambung Suganda, Pertamina juga harus memerhatikan kondisi tahun politik yang memicu terjadinya mobilisasi massa serta momen pergantian tahun yang berimplikasi pada permintaan BBM.
Saat ini terdapat tiga terminal BBM di Kepulauan Bangka Belitung yakni Pangkalpinang, Belinyu dan Tanjung Pandan.
Pasokan BBM di sana bersifat kontiniu, dan Pertamina merencanakan optimalisasi Belinyu dengan tangki-tangki, sedangkan Tanjung Pandan baru masuk dalam pengembangan jangka panjang.
"Bagi SPBU dan pangkalan yang melakukan pelanggaran sudah ada yang disanksi dan dicabut izinnya," pungkas Awan menggapinya. (nt/ak)