 |
| DISKUSI: Ketua Komisi IV DPRD Banjarmasin, Saut Nathan Samosir menerima aspirasi warga Pelambuan - Foto Dok |
HABARDIGITAL.COM, BANJARMASIN - Keluhan permasalahan data bantuan sosial yang dirasa kurang sinkron menjadi salah satu hambatan bagi warga Pelambuan dalam menerima segala bansos dari pemerintah daerah atau pusat.
Hal tersebut terungkap dalam kegiatan Reses perseorangan hari ketiga Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Drs. Saut Nathan Samosir, M.B.A., bersama warga Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, berlangsung di Jalan Yos Sudarso, Minggu (16/4/2023).
Dikatakan Samosir, selain masalah data Bansos, warga juga mengeluhkan minimnya keberadaan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di wilayah Banjarmasin Barat, sehingga membuat kesulitan untuk melanjutkan pendidikan dari Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).
"Pertama, berkaitan dengan Dinsos, yaitu masalah data yang dinilai tidak sinkron di lapangan. Artinya, yang sudah berpindah alamat tinggal dan meninggal ternyata datanya masih tercatat sebagai penerima bansos," jelas Samosir.
Selain itu, pihaknya juga siap menjembatani warga Pelambuan apabila mengalami sakit dan perlu berobat kerumah sakit, serta warga yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan bisa dibantu melalui Dinsos dengan mengikuti persyaratan tertentu. Ia pun berencana akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinsos untuk membahas permasalahan tersebut.
"Kita akan arahkan ke Rumah Sakit Sultan Suriansyah milik Pemerintah Kota Banjarmasin. Hal tersebut agar kami tahu sampai dimana kualitas pelayanan hingga fasilitas rumah sakit yang kurang dan perlu diperbaiki atau dilengkapi rumah sakit. Misalnya apakah peralatan tidak cukup, dokternya yang kurang, atau perawatnya, dan lainnya, nanti kita bersama cari solusinya. Akan kita usahakan setelah lebaran ini RDP lagi dengan Dinas Sosial," tuturnya.
 |
| WAWANCARA: Ketua Komisi IV DPRD Banjarmasin, dari Fraksi PDI-P, Drs. Saut Nathan Samosir, M.B.A. - Foto Dok |
Lanjut Samosir, berkaitan dengan masalah zonasi keberadaan sekolah, memang yang melanjutkan ke SLTA sangat banyak, berbanding terbalik dengan jumlah sekolahnya. Saat ini hanya ada 3 Sekolah di Banjarmasin Barat, 1 SMK Negeri dan 2 SLTA Negeri.
Harapan masyarakat, ada penambahan SLTA di wilayah Banjarmasin Barat, supaya warga yang sudah tamat dari SLTP bisa melanjutkan ke SLTA di Banjarmasin Barat dan tidak terbentur aturan zonasi.
"Kita upayakan bisa duduk bersama cari solusi, karena memang ini sempat dibahas dengan Dinas Pendidikan (Disdik), terkait tidak sinkron antara Disdik Kota Banjarmasin dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel. Informasinya, pihak pemkot siap menyiapkan lahan. Semoga ada solusi dan bersinergi untuk penambahan sekolah tersebut," tutupnya. (fsl/akh)
