 |
| BERSAMA: Ketua KADIN Banjarmasin, M Akbar Utomo Setiawan bersama Walikota Banjarmasin, H Ibnu Sina dan isterinya - Foto Istimewa |
HABARDIGITAL.COM, BANJARMASIN- Ibukota Provinsi Kalsel kini telah sah berpindah dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru.
Hal itu setelah diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) yang menolak gugatan pengujian materiil atas Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalsel.
Bahkan putusan penolakan tersebut melalui perkara nomor 58/PUU-20/2022 dan nomor 59/PUU-20/2022 dibacakan secara langsung oleh Ketua MK RI Anwar Usman, Kamis (29/9/2022) lalu dalam Sidang MK RI di Jakarta.
Selain penolakan dari MK, atas desakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina juga sudah mencabut perkara 60/PUU-XX/2022 yang diajukan sebelumnya untuk mempertahankan ibukota Provinsi Kalsel di Kota Banjarmasin.
Terkait kenyataan itu, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Kota Banjarmasin mengajak seluruh pihak legowo dan menghormati hasil keputusan ini. Bahkan tidak memperpanjangnya karena sudah tidak relevan lagi dan bisa memicu isu-isu lain diluar permasalahan utama.
“Ini kan hanya soal status saja, walau pun Ibukota Provinsi Kalsel sekarang pindah ke Kota Banjarbaru, tidak merubah apa-apa bagi Kota Banjarmasin. Kota ini akan tetap berkembang karena basis kota ini sebenarnya utamanya di topang oleh sektor perdagangan dan jasa,” tegas Ketua KADIN Banjarmasin M Akbar Utomo Setiawan, Sabtu (1/10/2022).
Baginya saat ini yang lebih penting bagi Kota Banjarmasin adalah bukan hanya sekedar status sebagai ibukota Provinsi Kalsel, namun bagaimana caranya bisa lebih mengembangkan kota ini menjadi kota perdagangan dan jasa yang mampu menghadirkan banyak investasi masuk yang ujungnya bisa mendorong kesejahteraan masyarakatnya.
“Kota Banjarmasin memiliki pelabuhan, pasar sentral dan banyak lagi fasilitas-fasilitas lainnya yang mendukung kegiatan perdagangan dan jasa. Nah ini harus kita benahi dan kembangkan sesuai zaman, agar ekonomi di Kota Banjarmasin semakin maju dan berkembang,” bebernya.
Selain itu Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin dapat lebih fokus melakukan penataan kota dan pariwisata sungai.
“Bahkan usul saya kantor-kantor dinas yang ditinggalkan oleh Pemprov Kalsel nantinya bisa diambil alih Pemko Banjarmasin untuk dijadikan beragam fasilitas publik yang dapat menambah keindahan Kota Banjarmasin,” tukasnya. (adt/fsl)
